Bentrokan serta kekerasan di Papua sudah terjalin semenjak 1963 serta tidak dapat didiamkan terjalin lagi. Dasar bertembakan antara gerombolan Tentara Nasional Indonesia(TNI) atau Polri dengan TNPPB atau OPM telah waktunya diakhiri lewat penghentian senjata. Serta wajib direalisasikan pemecahan permanen selaku keinginan menekan yang harus direalisasikan.
Korban berpulang dampak bentrokan serta kekerasan sepanjang satu dasawarsa terakhir telah menggapai puluhan orang, bagus dari golongan badan Tentara Nasional Indonesia(TNI) atau Polri, warga awam serta kombatan TNPPB atau OPM. Tidak hanya itu, banyak gedung raga yang sirna, cacat, serta terbakar semacam sekolah, puskemas, kantor penguasa tidak bebas jadi korban dari bentrokan serta kekerasan ini. Plus arus pengungsian megah warga lokal ke sebagian kabupaten( Jayawijaya, Mimika, serta Jayapura).
Masyarakat setempat juga hidup dalam suasana rawan. Mereka takut serta khawatir dituduh oleh petugas keamanan selaku antek- antek disiden. Kebalikannya pihak TNPPB atau OPM mendakwa warga awam selaku kaki tangan serta agen rahasia dari Tentara Nasional Indonesia(TNI) atau Polri.
Situasi psikopolitis silih berprasangka membuat warga tidak nyaman serta tidak bisa melaksanakan kegiatan tiap hari semacam bercocok tanam, bertani, berbisnis di pasar, serta yang lain. Lebih memprihatinkan pula kanak- kanak tidak bisa berpelajaran. Kebingungan pengarang, kita hendak mengalami lost generation di area bentrokan, akibat dari bentrokan, serta kekerasan yang berkelanjutan.
Angkatan yang kehabisan arah, tersesat, bimbang, serta tidak ketahui tujuan hidup. Bayang- bayang, apa yang harus dijalani buat era depan. Paranoid, pendendam dampak pengalaman traumatik karena mereka melihat langsung pembantaian serta pembunuhan yang dirasakan oleh orangtua, ahli kerabat, serta masyarakatnya, dihabisi dengan cara bengis oleh pihak yang berkonflik.
Angkatan sejenis ini susah bersosialisasi dengan warga serta kedekatan sosialnya tidak serasi. Penumpukan ini menyebabkan kegagalan sosial alhasil bermuara pada aksi pembangkangan serta makar. Dalam perspektif sosiologis pada golongan warga yang terkungkung dalam pusaran bentrokan, perasaan marah, marginalisasi, serta alienansi, tidak berakal yang berkelanjutan membangkitkan kebersamaan serta soliditas buat menimbulkan aksi sosial yang merusak untuk melaksanakan perlawanan ataupun makar buat menggapai independensi.
Aksi TNPPB atau OPM yang berasal dari makar selama 1965- 1969 yang dipandu oleh Ferry Awom serta Mandatjan berkeluarga( Robin Osborne 1984, Nazaruddin Sjamsuddin 1988, John RG Djopari 1995, Drooglever 2010) sampai saat ini belum bisa dipadamkan. Susah untuk penguasa serta petugas keamanan Tentara Nasional Indonesia(TNI) atau Polri buat mematikan spiritualitasnya jika cuma memercayakan pendekatan keamanan buat menumpas aksi membela kebebasan.
Bagi pengarang, bukan momentum integrasi( 1963) serta Pepera( 1969) namun akibat yang diwariskan oleh kedua insiden itu meninggalkan bom durasi yang sampai saat ini mengusik kehidupan berbangsa serta bernegara Indonesia di Tanah Papua. Kekalahan penguasa membuat serta menjaga ke- Indonesia- an jadi aspek penting pemicu lestarinya bentrokan serta kekerasan sampai saat ini.
Penghentian senjata
Aksi pembebasan Papua dari RI– patah berkembang lenyap berganti– hal ini pasti menginginkan butuh dicoba penghentian senjata. Penghentian senjata ialah karakter dari bentrokan bersenjata dengan tujuan memberhentikan konflik.
Penghentian senjata bagian berarti dalam cara mengarah perdamaian. Ketentuan kuncinya yakni membuat keyakinan ataupun trust building( Fukuyama, 2001) antara pihak penguasa, Tentara Nasional Indonesia(TNI) atau Polri, dengan TNPPB atau OPM.
Tetapi belum terdapat political will serta good will dari kedua koyak pihak, bagus penguasa, Tentara Nasional Indonesia(TNI) atau Polri dalam bagan memelopori komunikasi dengan TNPPB atau OPM. Usaha yang sempat diprakarsai oleh Komnas HAM pada 11 November 2022 di Jenewa Swiss tidak mendapatkan respons
dari penguasa.
Pengalaman Helsinki( 2005) mestinya jadi gagasan supaya terdapat perbincangan penguasa dengan pihak TNPPB atau OPM, pasti dengan pemastian perbincangan penanganan bentrokan serta kekerasan, tidak menabrak independensi serta gedung NKRI. Perumusan perjanjian yakni memberhentikan bentrokan serta kekerasan serta penghentian senjata diberlakukan temporer ataupun juga permanen.
Buah pikiran mengenai penghentian senjata butuh didorong ke arah penanganan permasalahan untuk menciptakan perdamaian. Biar penguasa serta warga bisa melakukan pembangunan untuk memesatkan kenaikan keselamatan.
Solusi
Bentrokan serta kekerasan
Pemecahan yang dikira pantas semacam yang diusulkan oleh Dokter Agus Sumule dari Universitas Papua. Awal, negeri wajib mencegah HAM dari orang Papua atas pangkal energi alam yang mereka punya. Alhasil terdapat agunan keberlanjutan hidupnya serta anak cucunya di atas lahannya.
Kedua, kendalikan arus evakuasi masyarakat maksudnya orang Papua butuh dilindungi serta terdapat keberpihakan kepada mereka. Tanpa perihal itu bermukim menunggu durasi hendak terjalin marginalisasi. Marginalisasi lagi berjalan dengan derasnya arus masyarakat dari luar wilayah ke Papua, terlebih pasca- DOB( Wilayah Bebas Terkini) pemekaran provinsi- provinsi.
Ketiga, menciptakan aturan rezim yang efisien, berdaya guna, leluasa dari penggelapan serta nepotisme. Keempat, membagikan atensi yang sungguh- sungguh serta benar- benar di aspek pembelajaran, Kesehatan, serta ekonomi orang.
Kelima, pembangunan yang menuntaskan permasalahan pembelajaran, kesehatan, ekonomi orang, serta prasarana semacam yang tersurat serta tersirat dalam Konsep Benih Pembangunan Papua 2021- 2041.
Apabila langkah- langkah kebijaksanaan itu bisa dicoba, dengan sendirinya pemecahan bentrokan serta kekerasan
minimun bisa terkendali. Dengan begitu hendak kurangi kontak senjata antara Tentara Nasional Indonesia(TNI) atau Polri dengan kombatan TNPPB atau OPM mengarah penghentian senjata serta penanganan dengan cara rukun bisa direalisasikan.
viral baru saja terjadi pembunuhan di batam => https://advancedent.click/